Akselerasi Pencapaian MDGs dan Agenda Pembangunan Global Pasca-2015

Akselerasi Pencapaian MDGs

Kepala Negara/Pemerintahan dari berbagai negara telah mengukuhkan komitmen internasional dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs) pada KTT millennium PBB yang diadakan di New York pada tahun 2000 lalu.

MDGs memuat sejumlah target berikut tolok ukurnya sebagai acuan internasional dalam mencapai target pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2015. Target MDGs mencakup

1)     pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem;    

2)     pencapaian pendidikan dasar yang universal

3)     promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4)     pengurangan tingkat mortalitas anak

5)     peningkatan kesehatan ibu

6)     pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

7)     pencapaian keberlangsungan lingkungan hidup

8)      pengembangan kemitraan global untuk pembangunan.

MDGs merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan di Indonesia sehingga Indonesia berkomitmen penuh terhadap upaya pencapaian Target MDGs. MDGs juga telah diselaraskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdasarkan Laporan Pencapaian MDGs Indonesia tahun 2011 yang diterbitkan oleh Bappenas, sejumlah target MDGs telah dicapai sebelum 2015 mencakup penurunan 50% tingkat kemiskinan dengan indikator USD 1,00 per kapita per hari, pencapaian pendidikan dasar universal, pencapaian kesetaraan gender dalam semua tingkat pendidikan, dan peningkatan temuan kasus TBC baru serta penurunan prevalensinya.

Pelaksanaan diplomasi multilateral Indonesia di bidang MDGs ditujukan untuk mengamankan pencapaian tujuan MDGs melalui upaya antara lain: 1) mendorong agar konsep sustained, inclusive and equitable economic growth diarusutamakan menjadi konsep pembangunan ekonomi dan sosial ke depan guna mencapai MDGs sebelum tahun 2015; 2) mendorong terciptanya effective global aid architecture yang mengedepankan national ownership, alignment with national development strategy and priorities, dan mampu meningkatkan kapasitas negara penerima dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan;                                 3) mengembangkan kemitraan global baru yang meliputi semua pemangku kepentingan termasuk kalangan bisnis dan CSOs guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan dan kesehatan; 4) mendukung upaya memperkuat komitmen bersama  dalam menghadapi masalah kemiskinan terutama melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA).

Agenda Pembangunan Global Pasca-2015

Menjelang berakhirnya time frame pencapaian target capaian Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, komunitas internasional di bawah PBB mulai mendiskusikan perumusan agenda pembangunan global pasca-2015.

Proses penyusunan agenda pembangunan pasca-2015 ini dilakukan dalam 2 (dua)workstreams yang saling terkait dan bermuara pada satu proses inter-governmentaluntuk menghasilkan agenda pembangunan pasca-2015. Workstream tersebut adalah:

a.   Workstream pertama: sesuai mandat yang diberikan pada sekjen PBB, berdasarkanMDGs Summit 2010, untuk memulai proses pembahasan agenda pembangunan pasca-2015. Sekjen PBB telah membentuk beberapa mekanisme seperti UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, High Level Panel of Eminent Persons for the Post 2015 Development Agenda (HLP). Laporan dari mekanisme-mekanisme tersebut telah menjadi input laporan Sekjen PBB terkait agenda pembangunan pasca-2015 berjudul “A life of Dignity for All”. Sekjen PBB telah menyampaikan laporan tersebut di depan negara anggota PBB pada Special event on the Achievement on MDGs tanggal 25 September 2013.

b.   Workstream kedua: sesuai mandat KTT Rio+20, yaitu OWG on SDGs. KeanggotaanOWG SDGs adalah sebanyak 30 kursi, yang mewakili lima kelompok regional PBB. Indonesia menjadi salah satu negara dari 21 negara wakil Kelompok Asia Pasifikdalam Troika bersama China dan Kazakhstan.

Peranan Indonesia di HLP

Pada bulan september tahun 2010, KTT MDGS di New york telah memberikan mandat kepada Sekjen PBB untuk menginisiasi upaya persiapan agenda pembangunan pasca-2015. Sebagai tindak lanjut, Sekjen PBB kemudian mengumumkan pembentukan High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda (HLP) pada bulan mei 2012 yang diketuai bersama (co-Chairs) oleh presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono, Presiden Liberia, Ellen Jhonson Sirleaf, dan Perdana Mentri Inggris, Dabid Cameron

Tujuan HLP adalah memberikan advice kepada Sekjen PBB mengenai visi dalam mengatasi tantangan pembangunan global. Selama proses pembahasan agenda pembangunan pasca-2015, HLP melakukan konsultasi dan outreach dengan berbagai pemangku kepentingan internasional dan regional groups termasuk organisasi masyarakat madani. Secara keseluruhan, HLP mengadakan lima kali pertemuan, yaitu di New York, AS, pada tanggal 25 September 2012 yang membahas tentang visi agenda pembangunan pasca-2015; di London, Inggris, pada tanggal 1 November 2012 yang membahas kemiskinan di tingkat individu dan rumah tangga; di Monrovia, Liberia, pada tanggal 1 Februari 2013 yang membahas national building blocks untuk pengentasan kemiskinan; di Bali, Indonesia pada tanggal 27 Maret 2013 yang membahas mengenai kemitraan global dan means of implementation dari agenda pembangunan pasca-2015; dan di New York, AS, pada tanggal 29 Mei 2013 yang berhasil mengesahkan laporan akhir HLP.

Mewakili para co-chairs dan anggota HLP, Presiden RI telah menyerahkan secara resmi laporan akhir HLP yang berjudul “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development” kepada Sekjen PBB pada tanggal 30 Mei 2013.

Terdapat lima prinsip dasar yang diusung Laporan HLP dalam komitmen pengentasankemiskinan, yaitu:

1.     Leave no one behind.

2.     Put sustainable development at the core.

3.     Transform economies for jobs and inclusive growth.

4.     Build peace and effective, open and accountable institutions for all.

5.     Forge a new global partnership.

Tindak lanjut penyusunan agenda pembangunan global pasca-2015 di masa mendatang adalah sebagai berikut:

a.   Proses pembahasan isu tematik dalam OWG on SDGs akan berakhir pada  bulan Februari 2014. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan untuk konsultasi/negosiasi formal penyusunan laporan OWG on SDGs pada bulan Maret – Juli 2014. Laporan OWG on SDGs akan disampaikan pada Sidang Majelis Umum  PBB Sesi ke-68 (September 2014).

b.   Laporan OWG on SDGs akan menjadi salah satu masukan proses negosiasi inter-governmental untuk menyusun agenda pembangunan global pasca-2015, yang akan dimulai pada Sidang Majelis Umum PBB Sesi ke-69 (September 2014 - September 2015). Agenda pembangunan pasca 2015 tersebut diharapkan dapat disepakati pada Sidang Majelis Umum PBB Sesi ke-70 (September 2015).

Kepentingan Indonesia

Terkait dengan upaya memformulasi Post-2015 Development Agenda, Indonesia mendukung tersusunnya roadmap bagi intergovernmental process guna penyusunan agenda pembangunan pasca-2015 dan Indonesia berpandangan bahwa agenda dimaksud harus dibangun berdasarkan lessons learned and best practices dari pelaksanaan MDGs. Indonesia mendukung pandangan yang menetapkan poverty eradication sebagai visi Agenda Post 2015 Development Agenda melalui economic growth, terutama mewujudkan sustainable growth with equity, perhatian terhadap aspek sosial, dan perlindungan lingkungan.

Sumber  : http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=8&l=idPendapat : Menurut pendapat saya target MDGs memberantas kemungkinan sangat lah sulit, tetapi untuk memperkecil kemiskinan mungkin lebih mudah di atasi dari pada memberantas.